Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, MA

Jakarta: Ketua Umum PP Muhammadyah Din Syamsuddin, mengatakan, maraknya konflik sosial dan agama yang belakangan terjadi salah satunya disebabkan faktor kemiskinan. Untuk itu konflik akan berkurang bila pemerintah mampu menyelesaikan masalah tersebut.

"Seandainya pemerintah tegas dengan low enforcemen dan aktif dalam pengentasan kemiskinan, mungkin konflik akan sedikit berkurang," ujar Din di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (24/4). Din menilai, konflik yang marak terjadi di Tanah Air merupakan dampak fenomena anomali dan disintegrasi sosial.

Din mengaku prihatin meski menyadari dalam konteks konflik antarumat beragama ada dimensi sosial ekonomi politik, yaitu non- agama. Menurut Din ada cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut, yaitu pemerintah harus melihat permasalahan secara komprehensif.

"Konflik itu tidak hanya antar-umat beragama, tapi ada juga antara tentara dengan polisi. Di tempat lain murid sekolah berkelahi. Mari lihat dalam perspektif lebih luas. Ini tugas kepemimpinan diberbagai sektor formal dan informal," tuturnya. Ia menilai, konflik agama berawal dari konflik non-agama. "Dan ini yang menjadi kompleks," tandasnya.

sumber : Liputan6.com

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengungkapkan, kedatangan para bakal calon (balon) gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta untuk bertemu dengannya hanya sebagai bentuk silaturahim saja.

"Saya juga berikan masukan kepada para bakal calon yang bertemu saya," ujar Din Syamsuddin usai menandatangani MoU antara Persyarikatan Muhammadiyah dengan The Community of Sant'Egidio di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2012).

Din menjelaskan, masukan yang diberikan kepada balon yang hadir, seperti berlomba secara sehat dalam ajang Pemilukada Juli mendatang, hindari politik uang, dan jika diberi amanah jalankan amanah tersebut dengan sungguh-sungguh.

"Karena persoalan Jakarta ini kompleks," tutur Din.

Din juga menerangkan, bukan berarti pertemuan para balon dengan dirinya adalah bentuk mencari dukungan dari ketua umum PP Muhammadiyah, melainkan hanya silaturahim saja.

"Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik kekuasaan yaitu politik dukung-mendukung secara organisatoris," terang Din.

Din menambahkan, jika memang individu per individu dari kader PP Muhammadiyah mendukung salah satu balon gubernur-wakil gubernur, itu tidak masalah dan sah saja.

"Tapi kalau secara organisatoris kami tidak mendukung salah satu bakal calon," tandas Din Syamsuddin.

sumber : TRIBUNNEWS.COM