M. Din Syamsuddin

Jakarta - Kedaulatan bangsa dan negara Indonesia melemah di bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya sehingga menciptakan masalah yang sangat complicated. Hal tersebut ditandai dengan kedaulatan ekonomi yang dikuasai kepentingan asing, dan kedaulatan politik yang tidak berpihak kepada kepentingan umum. Kadaulatan budaya yang lemah ditunjukkan dengan rendahnya watak dan karakter bangsa.

"Perlu adanya konsensus nasional dalam jalur konstitusional untuk menyepakati langkah-langkah perbaikan terhadap masalah-masalah bangsa. Hal ini dgn melakukan upaya konsolidasi demokrasi, pemantapan pemberantasan korupsi, dan pembentukan karakter bangsa,"ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin saat membuka acara itu.

PADANG--Ketum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin sejak Sabtu (12/10) berada di Sumatera Barat, dalam rangka membuka  Muspimwil (Musyawarah Pimpinan Wilayah) Muhammadiyah Sumatera Barat. Dihadiri lebih dari 200 peserta, Din lakukan konsolidasi dan tausyiah dalam rangka penguatan unsur Organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu.

 “Acara itu dihadiri lebih 200 utusan PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) dan Ortom (Organisasi Otonom) se Sumbar yang berlangsung  di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumbar. Agenda ini sungguh penting, dalam rangka penguatan pengurus Muhammadiyah di Sumatera Barat,”ujar Din.

Dijelaskan, acara bertema  "Dengan Silaturahim meningkatkan kinerja Organisasi” ini, Din memberikan pengarahan bahwa Muspimwil sangat penting untuk konsolidasi yang meliputi pikiran/visi, organsasi, dan program.

Din sendiri sangat mendukung pernyataan Ketua PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah) Sumbar Prof. Dr. Rusydi AM bahwa ungkapan Muhammadiyah lahir di Jogya dan dibesarkan di Ranah Minangkabau perlu dibuktikan. Menurut  Din, Muhammadiyah Sumbar harus menghadirkan kembali ulama yg dulu pernah menjadi kekuatan Muhammadiyah Sumbar. Terkait dengan itu,  menurut DS, perlu upaya serius untuk menegakkan kembali surau yg sudah lama runtuh di ranah Minang. (mst)