/ 0
Jakarta: Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai persoalan dengan RUU Ormas adalah karena posisioning-nya yang salah kaprah. Menurutnya, UU ini dibahas dan masuk ke dalam kategori administrasi, dengan menerapkan rezim perizinan hingga pembubaran.
"Ini yang kami rasa berbeda dengan esensi Pasal 28 UUD 45 tentang kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat. Negara tidak boleh mengintervensi kewenangan itu. Itu hak dasarnya," pungkas Din di Jakarta, Kamis (11/4).
/ 0
JAKARTA - Ribuan orang dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam akan berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-undang Ormas di depan Gedung MPR/DPR. Jumat (12/4/2013) siang pukul 13.30 WIB.
"Besok kami ramai-ramai akan unjuk rasa di depan gedung DPR. Diharapkan semua bisa hadir setelah salat Jumat," ujar Ketua Umum PP Muhamadiyah, Din Syamsuddin di sela-sela sambutanya dalam diskusi bertema "Memberantas Terorisme Tanpa Teror dan Melanggar HAM" di Gedung PP Muhamadiyah, Jakarta, Kamis (11/4/2013).
/ 0
SUKOHARJO - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta kepada warga Muhammadiyah untuk tidak berpolitik praktis. Menurut Din, tawaran agar warga Muhammadiyah memberi dukungan pada partai politik tertentu sangat mungkin terjadi.
Apalagi sepanjang 2013 hingga 2015 pesta demokrasi banyak di gelar, mulai dari Pilkada, Pemilu Legislatif, hingga Pemilihan Presiden.
"Organisasi Muhammadiyah tidak akan berafiliasi dengan partai politik manapun, dan tidak akan terjun ke politik praktis. Muhammadiyah bukan organisasi yang mudah dibeli dengan uang atau harta benda. Meski tak berpolitik, tapi kami mempersilakan warga Muhammadiyah berpolitik secara pribadi," kata Din usai tabligh akbar di alun-alun Satya Nagara Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (31/3/2013).
